Header Ads

Calon Pasien Tak Tertolong di RSUD AWS, Andi Harun Minta Maaf

SAMARINDA,  Dengan besar hati, wali kota Samarinda Andi Harun menyampaikan permintaan maaf atas meninggalnya seorang pasien yang belum sempat tertangani di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahrani. Meskipun sebagaimana diketahui rumah sakit tersebut merupakan milik provinsi.

Dalam konferensi pers di Anjungan Karangmumus Balaikota Samarinda Andi Harun menyatakan sungguh menyesalkan sikap yang ditunjukkan oleh pihak rumah sakit AWS. 

"Saya meminta maaf pada masyarakat Kota Samarinda walaupun itu adalah rumah sakit provinsi," ungkapnya sebagaimana dikutip situs berita samarindasmartcity.com

Sebelumnya kota Samarinda dibuat geger dengan adanya pasien Covid - 19 isolasi mandiri (isoman) meninggal dunia di dalam ambulan setelah ditolak oleh RSUD AW Sjahranie untuk mendapatkan perawatan darurat di Unit Gawat Darurat (UGD) pada Senin (26/07/2021) pukul 02.00 WITA.

Pasien tersebut adalah seorang nenek berumur 80 tahun yang beralamat di Jalan Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. 

Secara kronologi, relawan Masjid At - Taufiq mendapatkan laporan ada warga yang meminta bantuan untuk mengantar pasien ke rumah sakit. Relawan langsung mengantar pasien tersebut ke rumah sakit. 

Pada saat di depan pintu masuk RSUD AWS, pihaknya langsung ditahan oleh pihak sekuriti dengan alasan tidak ada stok oksigen. Selang 30 menit menunggu, sekuritipun memperbolehkan pasien masuk ke UGD. Namun, ternyata perawat UGD juga tidak melakukan tindakan apapun dan menyatakan untuk koordinasi terdahulu kepada dokter. 

Sambil menunggu, relawan melihat kondisi pasien dan ternyata pasien telah meninggal dunia. Relawan meminta untuk diperiksa, namun sayangnya perawatpun tak memberikan tindakan apapun. 

Kabar tersebut menjadi perhatian oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Andi menyesalkan sikap yang ditunjukkan pihak RSUD AWS.

Mewakili Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot), Andi meminta maaf yang sebesar - besarnya khususnya pada keluarga pasien. Andi juga berharap pihak rumah sakit bisa memberikan penjelasan kepada publik mengenai hal tersebut. Ia berharap kejadian ini tidak terulang dan empati masyarakat terus menguat. Ia tahu bahwa rumah sakit memiliki masalah dan tantangan yang banyak, namun tetap tidak boleh mengabaikan hal yang bersifat kemanusiaan. 

Sementara itu Kepala Instalasi Humas dan PKRS RSUD AWS Dr. Arysia Andhina mengonfirmasi secara terpisah atas kejadian tersebut. Ia menjelaskan RSUD AWS tidak menolak pasien, namun sudah tidak sanggup menerima pasien lagi. 

"Memang benar ada kejadian seperti itu. Kemampuan kami menangani pasien sudah sampai batas maksimal. Dampak seperti ini pasti akan terjadi, keluarga pasien ini juga sudah menghubungi rumah sakit lain dan mereka juga tidak sanggup," jelas Dr Arysia.

Kejadian ini juga menjadi sorotan pengamat hukum Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah atau sering dipanggil Castro. Ia menyatakan rumah sakit seharusnya tidak boleh menolak pasien dalam keadaan apapun, terlebih dalam kondisi darurat yang jelas - jelas warga sedang bertarung nyawa. Castro merasa rumah sakit harusnya menerima dan memberikan pertolongan pertama semampu mungkin. Meskipun masyarakat sama - sama memahami jika fasilitas kesehatan mengalami over load atau over capacity. 

"Dalam ketentuan Pasal 32 juncot Pasal 85 UU 36/2009 tentang Kesehatan, memang menyebutkan secara eksplisit jika dalam keadaan darurat, termasuk dalam situasi bencana, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien. Dan pimpinan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini jauh lebih berat jika mengakibatkan kematian (Lihat Pasal 190 UU 36/2009)," jelas Castro. 

Namun, lanjut Castro, rumah sakit bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia menyatakan kejadian ini menjadi bentuk kegagalan pemerintah dalam urusan fasilitas, baik tenaga medis, kapasitas ruang isolasi, ketersediaan oksigen, dan obat - obatan. Terutama dalam kondisi bencana menjadi tanggung mutlak dari pemerintah daerah. 

"Hal ini disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 82 UU 36/2009 yang menyebutkan bahwa, Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Jadi pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan kegawatdaruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa warganya. Nyawa manusia itu jangan hanya dilihat sebagai grafik dan angka-angka belaka,"kritisnya. (SscN/Disya/dil)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.