Header Ads

header ad

Belum Terima "Ganti Rugi" Rumah Dibongkar? Sugeng: Bukan Belum Menerima Tapi Tidak Mau Menerima


SAMARINDA: Protes sebagian warga yang merasa belum menerima uang kerohiman namun rumahnya sudah dibongkar petugas, Rabu (05/08/2020) ditanggapi oleh sekda kota Samarinda Sugeng Chairuddin. Kepada awak media Sugeng membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan uang kerohiman kepada sebagian orang yang rumahnya dibongkar.





Menurut Sugeng bukan karena pemerintah tidak mau memberikan "ganti rugi" tapi beberapa orang tersebutlah yang tidak mau menerima. Akibatnya saat sudah keluar surat perintah pembongkaran terhadap puluhan bangunan liar tersebut ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mereka belum mendapat dana dari Pemkot Samarinda.





"Ini yang perlu dicatat ya, bahwa bukan pemerintah tidak memberikan dana kerohiman, tapi merekanya yang tidak mau menerima," tegas Sugeng kepada wartawan.





Menurut Sugeng pemerintah sudah memberikan waktu yang panjang untuk mereka mempersiapkan diri bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan dana kerohiman yang dimaksudkan untuk membantu kesulitan warga yang rumahnya kena pembongkaran lantaran berada di tanah Pemkot dan di bantaran SKM. Namun sayangnya ada sebagian orang yang ternyata ingin mendapatkan dana yang lebih besar dari yang disepakati dan yang bisa dikeluarkan oleh Pemkot sesuai peraturan yang ada.





Meski terjadi penolakan dan demo yang selalu menghadang proses pembongkaran, Sugeng mengaku akan terus jalan dengan program yang ada sesuai SK yang sudah dikeluarkan oleh walikota. Kecuali ada perubahan SK walikota, barulah pembongkaran bisa dihentikan.





Mantan lurah ini juga menjelaskan bahwa harus disadari oleh semua pihak bahwa Samarinda adalah milik ratusan ribu warganya bukan hanya milik segelintir orang. Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan kepentingan orang banyak bukan menuruti keinginan sekelompok atau beberapa orang saja, dengan merugikan yang lain.





Para pemukim tersebut menurut Sugeng sudah sekian lama menempati tanah pemerintah kota, semestinya mereka sudah banyak mengambil keuntungan dari lahan yang mereka tempati. Sementara masih ada ratusan ribu warga Samarinda lainnya yang terkena dampak negatif dari kumuhnya bantaran sungai Karang Mumus ini. (Sscn/Dil)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.